Pemkab Batu Bara Bungkam, Amry Butar Butar Nilai Pemerintah Abai terhadap Sejarah dan Aspirasi Rakyat
Batu Bara,– Sdictv.id| Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan tanggapan apa pun terkait tuntutan aksi unjuk rasa yang digelar Muda Mudi Peduli Sumatera Utara (MMP-SU) beberapa waktu lalu. Aksi tersebut secara tegas mendesak Bupati Batu Bara untuk mencopot Plh Sekda Batu Bara Bapak Bambang hadisprapto yang diduga memiliki rekam jejak pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan pemekaran daerah.
Ketua MMP-SU, Amry Butar Butar, mengecam sikap diam Pemkab Batu Bara yang dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap suara mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, diamnya pemerintah bukan hanya mencederai nilai demokrasi, tetapi juga menunjukkan ketidakseriusan dalam menghormati sejarah panjang lahirnya Kabupaten Batu Bara.
“Kami menyampaikan tuntutan secara terbuka, konstitusional, dan bermartabat. Namun hingga hari ini tidak ada klarifikasi, tidak ada pernyataan resmi, dan tidak ada itikad baik dari Pemkab Batu Bara. Ini sikap yang sangat kami sesalkan,” tegas Amry Butar Butar.
Amry menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Kabupaten Batu Bara merupakan hasil pengorbanan rakyat, tokoh masyarakat, dan pemuda, sehingga tidak pantas jika jabatan strategis daerah diisi oleh figur yang secara historis diduga pernah menghambat perjuangan tersebut.
Menurutnya, sikap bungkam Pemkab justru memperkuat dugaan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki keberpihakan pada nilai sejarah dan aspirasi rakyat. Ia menilai hal ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di Batu Bara.
“Jika pemerintah terus memilih diam, maka kami anggap Pemkab Batu Bara sengaja membiarkan sejarah dilupakan dan aspirasi rakyat diabaikan,” lanjut Amry.
MMP-SU menyatakan bahwa aksi dan konsolidasi lanjutan akan terus dilakukan apabila tidak ada respons resmi dari Bupati Batu Bara. Mereka menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga marwah sejarah dan demokrasi di daerah.
“Kami tidak akan berhenti. Diamnya pemerintah bukan akhir dari perjuangan, justru menjadi alarm bahwa pengawasan rakyat harus diperkuat,” tutup Amry Butar Butar.
(Samri Sinaga)
