Bapenda Batu Bara Percepat dan Perluas Digitalisasi Daerah Lewat KATALIS P2DD

 Bapenda Batu Bara Percepat dan Perluas Digitalisasi Daerah Lewat KATALIS P2DD

  Batu Bara – Sdictv.id|  |  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.

Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Bapenda dalam kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (04/03/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengusung tema “Percepatan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah melalui Transformasi Digital”.

Webinar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah.

Peran aktif Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjadi fokus utama dalam mendorong optimalisasi penerimaan serta belanja daerah berbasis sistem digital.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.

Transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.

Melalui partisipasi dalam KATALIS P2DD, Bapenda Kabupaten Batu Bara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong implementasi digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Upaya ini diharapkan mampu mempercepat realisasi penerimaan daerah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai.

Dengan langkah ini, Bapenda Batu Bara optimis digitalisasi akan menjadi katalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat fondasi keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.

      (Sdr)