"SILPA Batu Bara 2025 Capai Rp74 Miliar, DPRD Soroti Serapan Anggaran dan Dampak ke Ekonomi"

 "SILPA Batu Bara 2025 Capai Rp74 Miliar, DPRD Soroti Serapan Anggaran dan Dampak ke Ekonomi"

"Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang mencapai Rp74 miliar menjadi sorotan tajam DPRD. Enam fraksi menilai lemahnya serapan anggaran berdampak pada perlambatan perputaran ekonomi daerah.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyesalkan besarnya SILPA yang mencapai Rp74.021.163.161,68. Menurut fraksi, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan.

Fraksi juga mengingatkan, sesuai ketentuan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan hasil reses dan rapat dengar pendapat seharusnya menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Namun, dalam pelaksanaan APBD 2025, sejumlah pokir DPRD disebut belum terealisasi secara maksimal, meski telah dihimpun dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Selain DPRD, sorotan juga datang dari masyarakat. Warga Batu Bara, Setiawan Sinaga, menilai besarnya SILPA menunjukkan anggaran tidak berputar secara optimal di tengah masyarakat.

“Kalau uang itu digunakan, ekonomi bisa bergerak dan daya beli masyarakat meningkat. Tapi kalau tidak terserap, dampaknya terasa, apalagi saat momen Lebaran,” ujarnya.

DPRD menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan rinci terkait penyebab tingginya SILPA, apakah disebabkan efisiensi anggaran atau rendahnya realisasi program oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ke depan, DPRD berharap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih tepat sasaran agar belanja daerah benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batu Bara.

Selain itu, fraksi turut mempertanyakan selisih cukup besar pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya terealisasi 83,08 persen dari target.

Dalam aspek pembiayaan, tercatat pembiayaan netto sebesar Rp18,19 miliar terealisasi 100 persen. Namun DPRD meminta penjelasan lebih lanjut terkait alokasi penggunaan dana tersebut yang belum tergambar secara jelas dalam laporan.

DPRD berharap, SILPA tahun 2025 dapat dimanfaatkan secara optimal pada APBD tahun berikutnya, terutama untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur desa dan bantuan sosial.

Dalam rapat paripurna yang sama, seluruh fraksi juga sepakat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait perkebunan plasma dan Hak Guna Usaha (HGU). Usulan ini didasarkan pada hasil sejumlah rapat dengar pendapat serta regulasi yang mewajibkan perusahaan perkebunan menyediakan lahan plasma bagi masyarakat.

DPRD menegaskan, pembentukan pansus diperlukan untuk memastikan kewajiban plasma berjalan sesuai aturan serta memberikan keadilan bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan realisasi anggaran agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

 Kabupaten batu bara provinsi Sumatera utara media sdic TV🆔. Boby