"Program pemenuhan gizi nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN-RI) kini berubah menjadi skandal memalukan. Di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, ratusan siswa justru nyaris menjadi korban keracunan massal akibat makanan basi yang dikirimkan oleh penyedia.
Kasus mencuat di SMA Negeri 1 Air Putih, Desa Tanjung Kubah. Sejak 20 Agustus 2025, makanan yang dikirim dari dapur Yayasan Merah Putih—beralamat di Jalan Barus Srg, Tanjung Kubah—didapati dalam kondisi berbau busuk, basi, bahkan lauk berulat. Ironisnya, penyedia yang dipimpin Kama Robbavani (Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Batubara – Air Putih) justru menanggapi protes pihak sekolah dengan jawaban mengejutkan:
“Diterima saja makanan itu.”
Makan Siang Bergizi Berubah Jadi Bom Waktu
Program gizi nasional yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda malah berubah menjadi bom waktu kesehatan. Ratusan siswa SMA 1 Air Putih, total 890 anak, setiap hari dipaksa menerima makanan yang tak layak konsumsi.
Sejumlah siswa mengeluhkan mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan tersebut. Guru pun ikut cemas, karena program yang seharusnya menyelamatkan justru membahayakan.
“Anak-anak bisa jatuh sakit. Kami tidak sanggup lagi menerima makanan basi dan berulat,” tegas pihak sekolah.
Dari Program Negara Jadi Ladang Bisnis
Investigasi media mengungkap adanya dugaan korupsi berjamaah dalam proyek gizi nasional di Batu Bara.
Beberapa temuan di lapangan:
Markup Anggaran: biaya per paket makanan jauh di atas harga riil.
Kualitas Rendah: bahan makanan murahan, penyimpanan tak higienis.
Distribusi Asal-Asalan: dimasak malam, dikirim pagi dalam kondisi rusak.
Pengawasan Mandul: BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga tutup mata.
Padahal sejak 14 Juli 2025, Yayasan Merah Putih sudah memegang kontrak distribusi makanan. Namun pasca-KLB, distribusi langsung terhenti tanpa pertanggungjawaban.
Jejak Vendor Bermasalah
Sumber internal mengungkap bahwa Yayasan Merah Putih dipilih tanpa proses transparan. Ada indikasi kuat praktik kongkalikong vendor—skenario yang melibatkan oknum pejabat daerah demi mengamankan proyek.
Pola permainan ini bukan hal baru. Kasus serupa pernah terjadi di sejumlah daerah lain dengan modus yang sama: vendor orang dalam, anggaran membengkak, siswa jadi korban.
“Anggaran miliaran digelontorkan, tapi anak-anak hanya dapat nasi basi. Jelas ada permainan busuk di balik program ini,” ungkap sumber investigasi kami.
Ancaman Nyawa Generasi Muda
Kasus ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini menyangkut nyawa dan masa depan generasi bangsa. Jika praktik semacam ini dibiarkan, program gizi Presiden Prabowo akan berubah menjadi kuburan massal kesehatan siswa.
Orang tua kini resah, menuntut agar kasus ini segera diusut. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penyedia, tapi juga membongkar siapa saja oknum pejabat yang bermain di balik proyek gizi nasional.
Desakan Publik: Audit dan Jerat Hukum
Gelombang desakan publik semakin kuat. Mereka menuntut:
1. Audit forensik seluruh anggaran program gizi di Kabupaten Batu Bara.
2. Investigasi hukum terhadap Yayasan Merah Putih, termasuk aliran dana dan proses pengadaan.
3. Sanksi pidana bagi oknum penyedia yang terbukti lalai atau melakukan markup.
4. Evaluasi nasional agar distribusi gizi tidak lagi dijadikan proyek bancakan.
Jika tidak, program mulia Presiden Prabowo akan runtuh menjadi simbol kegagalan dan korupsi, sementara generasi muda Indonesia terus dipertaruhkan kesehatannya.