SIARAN PERS
MEDIA SDICTV
GREAT Institute: “State-Driven Economy” untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan Ekonomi
Pontianak, 6 Juni 2026 – Pendekatan ekonomi yang selama puluhan tahun bertumpu pada mekanisme pasar atau market-driven economy dinilai menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pembangunan serta ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pasar global.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, saat menjadi pembicara dalam kegiatan “Magang Komunikasi Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan ini diikuti puluhan content creator muda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Menurut Teguh, persoalan ketimpangan pembangunan dan rendahnya produktivitas nasional telah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Gagasan tersebut bahkan telah dituangkan dalam buku Paradoks Pembangunan yang ditulis Prabowo pada tahun 2017.
Karena itu, setelah memimpin pemerintahan, Prabowo dinilai berupaya mengimbangi bahkan menutupi berbagai kelemahan pendekatan market-driven economy melalui penerapan konsep “state-driven economy” atau ekonomi yang didorong oleh peran strategis negara.
Pendekatan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program hilirisasi industri, pengendalian ekspor komoditas strategis, hingga intervensi negara pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, pemenuhan gizi generasi muda, serta penguatan aktivitas ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Praktik ekonomi yang dikendalikan pasar memang penting untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan menarik investasi. Namun pasar tidak selalu tertarik masuk ke sektor hulu, ketahanan pangan, energi, hilirisasi mineral, maupun pembangunan konektivitas di wilayah 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan),” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, istilah lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan konsep state-driven economy versi Prabowo adalah “strategic state intervention” atau intervensi strategis negara. Dalam praktiknya, negara hadir sebagai first investor sekaligus risk taker pada sektor-sektor yang dinilai kurang menarik bagi pasar.
Langkah tersebut bertujuan membangun fondasi industri nasional yang kuat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kapasitas logistik nasional agar mampu bersaing di tingkat global.
Dari perspektif geopolitik, dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai pendekatan state-driven economy juga menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam membangun posisi tawar terhadap negara-negara besar dunia (great powers).
Menurutnya, Indonesia ingin tampil sebagai negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat sehingga dapat berperan lebih besar dalam menentukan arah berbagai agenda politik dan ekonomi global.
“Ini bukan situasi di mana negara harus berhadap-hadapan dengan pasar. Sebaliknya, negara yang cerdas dan pasar yang sehat merupakan formula yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun daya tahan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Teguh.
Pimpinan Umum: Samri Sinaga
Pimpinan Redaksi I: Rudi Harahap
Pimpinan Redaksi II: Sopian
Editor: M. Ramadhani
Media SDICTV
www.sdictv.id