Masyarakat Batu Bara Sampaikan Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya terhadap Tata Kelola serta Kepemimpinan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku
SIARAN PERS
MEDIA SDICTV
Masyarakat Batu Bara Sampaikan Pernyataan Sikap dan Mosi Tidak Percaya terhadap Tata Kelola serta Kepemimpinan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku
Sdictv Batu Bara, 7 Juni 2026 – Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Batu Bara menggelar konferensi pers guna menyampaikan pernyataan sikap dan mosi tidak percaya terhadap tata kelola serta kepemimpinan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
Kegiatan yang berlangsung di Coffee Partner, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara tersebut dihadiri sejumlah insan pers, organisasi kewartawanan, serta berbagai elemen masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kondisi dan pengelolaan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.
Konferensi pers ini didukung oleh sejumlah media dan komunitas informasi, di antaranya Zona Sumut, Info Aktual, Info Batu Bara, Badar.com.id, Batu Bara Pos, dan PJID.
Ketua Panitia Pelaksana, Nana Apiansa, dalam keterangannya menyampaikan sejumlah dugaan permasalahan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
Beberapa dugaan yang disampaikan antara lain terkait masuknya wanita penghibur ke dalam lingkungan lapas, penggunaan telepon genggam oleh warga binaan, serta dugaan adanya aktivitas komunikasi yang berpotensi berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika. Selain itu, masyarakat juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap sistem keamanan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Nana Apiansa meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sistem pengelolaan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku guna memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan keamanan, masyarakat juga menyoroti dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan makanan bagi warga binaan. Mereka meminta adanya evaluasi terhadap kualitas serta standar gizi makanan yang diberikan kepada para penghuni lapas agar sesuai dengan hak-hak warga binaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Melalui konferensi pers ini, masyarakat Kabupaten Batu Bara berharap pemerintah pusat, khususnya instansi terkait, dapat menindaklanjuti berbagai aspirasi dan laporan yang disampaikan secara objektif, profesional, serta sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Masyarakat juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas lembaga negara demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
Pimprus Samri Sinaga
Pimpred satu Rudi Harahap
Pimpred dua Sopian
Editor M Ramadhani