Peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional dinilai tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab
JAKARTA, SDICTV.ID – Peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional dinilai tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan sekitar satu dari tiga peserta didik di Indonesia menempuh pendidikan di sekolah swasta, berbagai kalangan menilai dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.
Dalam perspektif kebijakan publik, wacana pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada sekolah swasta dinilai perlu dipahami secara utuh berdasarkan regulasi yang berlaku, bukan semata-mata dipandang sebagai kebijakan bernuansa politik. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan disebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyalurkan hibah kepada lembaga pendidikan swasta yang memenuhi persyaratan.
Memiliki Dasar Hukum
Pengelolaan keuangan daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada lembaga nirlaba, termasuk yayasan yang mengelola satuan pendidikan swasta. Sekolah swasta juga diakui sebagai mitra pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), maupun kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Penyaluran hibah tersebut dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memenuhi persyaratan administratif, di antaranya berbadan hukum Indonesia, memiliki izin operasional, data peserta didik dan aset yang valid, serta mengajukan proposal sesuai prosedur yang berlaku.
Bukan Pengganti Dana BOS
Pandangan yang mempertanyakan mengapa sekolah swasta menerima hibah sementara sekolah negeri juga memperoleh anggaran dinilai perlu dilihat dalam konteks yang berbeda. Dana hibah daerah bukan merupakan pengganti Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP), melainkan tambahan pembiayaan untuk kebutuhan yang belum tercakup dalam dana operasional rutin.
Dana hibah umumnya diarahkan untuk pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, maupun perbaikan sarana dan prasarana yang bersifat mendesak. Dukungan tersebut dinilai penting agar sekolah swasta tetap mampu memberikan layanan pendidikan tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada orang tua peserta didik.
Transparansi Menjadi Kunci
Penggunaan dana hibah tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas. Seluruh penerima hibah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ), mencatat aset yang diperoleh, serta membuka ruang audit oleh lembaga yang berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengawasan dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar dana hibah benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dengan tata kelola yang baik, hibah diharapkan mampu memperkuat kualitas sekolah swasta sekaligus meningkatkan daya saing dunia pendidikan nasional.
Membangun Ekosistem Pendidikan yang Kolaboratif
Dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045, pendekatan yang memisahkan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam pembangunan pendidikan dinilai sudah tidak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara pemerintah dan seluruh penyelenggara pendidikan agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Pemerintah daerah yang menyalurkan hibah kepada sekolah swasta sesuai prosedur dinilai sedang menjalankan amanat konstitusi untuk menghadirkan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Dengan pengawasan yang kuat, setiap anggaran yang disalurkan diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari penyediaan ruang belajar, sarana pendidikan, hingga masa depan generasi penerus bangsa.
(Red)