Perkuat Akuntabilitas Penyaluran Bansos, Dinsos PPPA Batu Bara Terapkan Program Pemasangan Stiker KPM
SIARAN PERS MEDIA SDICTV
Perkuat Akuntabilitas Penyaluran Bansos, Dinsos PPPA Batu Bara Terapkan Program Pemasangan Stiker KPM
BATU BARA, SDICTV.ID – Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus memperkuat tata kelola penyaluran bantuan sosial melalui implementasi program pemasangan stiker bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Program tersebut dilaksanakan pada 6–9 Juli 2026 melalui kegiatan pendistribusian stiker kepada seluruh kepala desa dan lurah di kantor camat se-Kabupaten Batu Bara. Selanjutnya, stiker dipasang pada rumah masing-masing KPM sebagai identitas penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu menjelaskan bahwa kebijakan pemasangan stiker merupakan langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui keberadaan stiker tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka rumah tangga yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Transparansi ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, program ini juga dirancang untuk mendorong terwujudnya graduasi mandiri, yakni perubahan status Keluarga Penerima Manfaat yang kondisi ekonominya telah meningkat sehingga secara sukarela melepaskan kepesertaan sebagai penerima bantuan. Dengan mekanisme tersebut, bantuan sosial diharapkan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan sesuai hasil pemutakhiran data.
Stiker penerima bantuan juga menjadi instrumen pendukung bagi petugas lapangan, mulai dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam melaksanakan proses verifikasi, validasi, serta pemutakhiran Data Terpadu secara berkesinambungan.
Di sisi lain, program ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan penyaluran bantuan sosial. Apabila ditemukan penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang semakin profesional, transparan, serta berorientasi pada keadilan sosial.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara akan melakukan monitoring langsung ke rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat dalam beberapa hari mendatang untuk memastikan seluruh stiker telah terpasang sesuai ketentuan. Monitoring tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
(Redaksi SDICTV.ID)