https://youtube.com/shorts/7YvfHbS2O-A?feature=share
Rintihan Derita Warga Padang Halaban, Pemkab Labura Dinilai Tutup Mata
PADANG HALABAN, SDICTV.ID – Tangis haru terdengar dari sudut-sudut tenda darurat yang beratapkan terpal dan beralaskan seng di Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (1/7/2026). Di lokasi tersebut, sejumlah warga yang terdampak penggusuran masih bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Di antara para pengungsi tampak seorang bocah yang seharusnya menghabiskan masa kecilnya dengan belajar dan bermain bersama teman-teman sebaya. Namun, kenyataan memaksanya menemani orang tua dan warga lainnya yang kehilangan tempat tinggal setelah lahan yang mereka tempati diklaim sebagai milik PT SMART.
Saat dikonfirmasi awak media, sejumlah warga menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan tempat tinggal mereka selama bertahun-tahun dan sebelumnya telah menjadi satu kawasan permukiman yang kemudian digusur serta dieksekusi oleh pihak perusahaan.
Salah seorang warga menjelaskan, dalam rapat yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu, yang dihadiri perwakilan perusahaan dan unsur pemerintah terkait, disebutkan bahwa lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada masyarakat.
"Namun sangat disayangkan, setelah adanya kesepakatan itu, pihak perusahaan justru tetap bertahan dengan klaimnya. Bahkan tenda dapur yang dibangun warga di lokasi itu juga dirobohkan," ungkap salah seorang warga.
Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian masyarakat dan sejumlah awak media. Warga menilai tindakan yang terjadi telah menambah penderitaan mereka yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda darurat.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dinilai belum memberikan perhatian maupun tanggapan atas kondisi yang dialami warga terdampak. Mereka berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mencari solusi yang adil serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT SMART maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait peristiwa tersebut.
(Red)