SIARAN PERS
MEDIA SDICTV
Di India, Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggung Jawab Kolektif Pulihkan Lingkungan
NEW DELHI — Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat menyayangkan adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam mengatasi persoalan polusi dan perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara Anggota BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS. Kegiatan diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat.
Dalam paparannya, Jumhur menegaskan keprihatinannya terhadap sikap sejumlah negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar, namun memilih mengurangi keterlibatan dalam tanggung jawab bersama menangani polusi dan perubahan iklim.
Padahal, menurutnya, aktivitas ekonomi negara-negara tersebut masih memberikan kontribusi besar terhadap emisi global.
“Cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan kita,” ujar Jumhur.
Jumhur juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati, baik di darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 300 ribu spesies yang telah diketahui, termasuk sekitar 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.
Sementara di sektor kelautan, Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang memiliki sekitar 23 persen hutan mangrove dunia, 16 persen spesies ikan laut global, serta 10 persen spesies karang dunia.
Keanekaragaman tersebut, lanjut Jumhur, memberikan jasa ekosistem yang sangat penting bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sekaligus menopang ketahanan jutaan mata pencaharian masyarakat.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di kawasan pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim.
“Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan kita. Ini bukanlah ancaman yang jauh. Ancaman ini dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan,” katanya.
Jumhur menegaskan, bagi Indonesia, adaptasi perubahan iklim bukan sekadar agenda tambahan, melainkan menjadi salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan dan upaya menjaga kemakmuran nasional.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Jumhur juga menekankan bahwa solusi menghadapi perubahan iklim tidak hanya harus bertumpu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dapat digali dari kekayaan pengetahuan tradisional masyarakat.
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling awal merasakan dampak perubahan iklim sekaligus memiliki pengetahuan berharga mengenai pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.
Jumhur kemudian memperkenalkan tiga model kearifan tradisional Indonesia yang dinilai berhasil mendukung keberlanjutan lingkungan, yakni sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, serta Awig-Awig yang merupakan sistem hukum adat berbasis masyarakat di Bali.
Subak, kata Jumhur, mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat dan praktik spiritual. Sementara Sasi Lompa merupakan sistem tradisional dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Adapun Awig-Awig merupakan sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim,” sambung Jumhur.
Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara BRICS tersebut berlangsung selama dua hari. Delegasi Republik Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup turut dihadiri Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko.
SDICTV.ID