SIARAN PERS
MEDIA SDICTV
Dikunjungi Delegasi Investor Global, Menteri LH Sebut Prabowo "Presiden Paling Hijau".
JAKARTA, SDICTV.ID – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan "presiden paling hijau" dalam sejarah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan delegasi investor internasional di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri delegasi dari enam lembaga investor internasional yang dipimpin Chairman of the Board of the U.S.-Indonesia Society, Duta Besar Robert O. Blake Jr. Keenam lembaga tersebut terdiri atas Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.
Dalam kesempatan itu, Jumhur menegaskan bahwa arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sementara itu, Robert O. Blake Jr. menyampaikan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan potensi investasi berkelanjutan terbesar di dunia. Hal tersebut didukung oleh kekayaan modal alam, keanekaragaman hayati, sumber daya karbon, serta peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau.
Meski demikian, para investor menekankan bahwa keputusan investasi ke depan akan sangat bergantung pada konsistensi Indonesia dalam menekan laju deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan di sektor pertambangan, meningkatkan standar Environmental, Social and Governance (ESG), menjaga integritas pasar karbon nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan kepastian kebijakan jangka panjang.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Jumhur menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, ketahanan pangan dan pengembangan bioetanol menjadi prioritas strategis nasional yang akan didukung melalui pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi dalam Gerakan Nasional Tobat Ekologis.
Jumhur juga menyoroti keberhasilan Indonesia sebagai negara pertama yang mengimplementasikan bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50. Program mandatori B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 merupakan kelanjutan dari program transisi energi sebelumnya, sekaligus langkah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan kelapa sawit domestik.
"Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang jauh lebih ramah lingkungan, selain mendukung ketahanan pangan dan menciptakan green jobs," ujar Jumhur.
Selain pengembangan B50, pemerintah juga menargetkan pembangunan panel surya berkapasitas 100 Gigawatt, percepatan dekarbonisasi sektor industri, penerapan Carbon Capture Storage (CCS) pada industri migas, hingga pengurangan emisi gas metana melalui pengembangan Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL).
Untuk memastikan seluruh program berjalan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit lingkungan, memperbanyak auditor lingkungan, serta mempertegas pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
Dalam kesempatan itu, Jumhur turut memperkenalkan konsep baru pembangunan yang disebut "Development through Environmental Protection", yakni pembangunan yang berlandaskan perlindungan lingkungan hidup sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menjelaskan paradigma aksi iklim yang diusung pemerintah, yaitu mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity). Melalui pendekatan tersebut, masyarakat lokal dan masyarakat adat diharapkan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari upaya konservasi dan perlindungan lingkungan.
(MR)