SIARAN PERS
MEDIA SDICTV
Enam Fraksi DPRD Batu Bara Soroti RAPBD 2027, Dorong Anggaran Lebih Tepat Sasaran
BATU BARA ,sdictv.id— Arah penyusunan anggaran Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian serius DPRD. Enam fraksi menyampaikan pandangan umum dengan sejumlah catatan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transparansi dan efisiensi anggaran hingga pembangunan infrastruktur, kesehatan serta pendidikan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (18/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial. Hadir mewakili Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Rusian Heri, unsur Forkopimda, anggota DPRD serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dukungan Fraksi Disertai Catatan
Enam fraksi pada prinsipnya mendukung agar pembahasan KUA-PPAS 2027 dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Namun, dukungan tersebut disertai penekanan agar proses pembahasan tidak sekadar memenuhi tahapan administratif, melainkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Jalasmars Sitinjak, SH, meminta adanya tindak lanjut konkret terhadap berbagai hasil kerja pemerintah daerah. Pembahasan KUA-PPAS juga diharapkan tidak berlangsung berlarut-larut sehingga program pembangunan dapat direalisasikan tepat waktu.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Muhammad Safi'i menegaskan pentingnya pelaksanaan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan DPRD secara optimal.
“Kami berharap kebijakan anggaran yang dihasilkan realistis, proporsional, tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara,” ujarnya.
Transparansi Anggaran Ditekankan
Fraksi PKS melalui Suminah mendorong agar dokumen KUA-PPAS dibahas secara serius melalui masing-masing komisi DPRD dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Fraksi PAN melalui Chairul Bariah, S.M., turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran daerah diharapkan mampu diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Sedangkan Fraksi KPN melalui Suriadi, S.H., menyatakan kesiapan untuk membahas dokumen KUA-PPAS secara lebih mendalam.
Pembahasan diharapkan berjalan konstruktif dan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kesehatan fiskal, akuntabilitas serta kepentingan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
KDRI Soroti Potensi PAD
Salah satu catatan yang cukup tajam disampaikan Fraksi KDRI melalui H. Rohadi, S.P., M.H., khususnya mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
KDRI mendorong agar target PAD dapat ditingkatkan dan meminta pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara.
“Perlu ditindaklanjuti perusahaan yang kurang peduli kepada masyarakat Batu Bara. Pemkab juga harus membentuk tim atau Satgas khusus untuk mengoptimalkan PAD dari potensi perusahaan di Batu Bara,” tegas Rohadi.
Menurut pandangan fraksi tersebut, optimalisasi PAD harus dibarengi dengan pendataan potensi penerimaan, pengawasan serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban daerah.
Dengan langkah tersebut, peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui penetapan target yang lebih tinggi, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat dihimpun secara optimal sesuai ketentuan.
Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan Jadi Perhatian
Fraksi KDRI juga meminta agar efisiensi anggaran diarahkan kepada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Tiga sektor yang mendapat perhatian utama yakni pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, setiap OPD didorong menyusun program prioritas dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini dinilai penting agar penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil dan manfaat yang dihasilkan.
Dengan indikator yang terukur, DPRD maupun masyarakat dapat melihat sejauh mana program pemerintah benar-benar mencapai target yang telah ditetapkan.
APBD 2027 Harus Berdampak bagi Masyarakat
Berbagai pandangan yang disampaikan enam fraksi menunjukkan adanya sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama, yakni efektivitas anggaran, peningkatan PAD, transparansi, efisiensi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, berbagai catatan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan KUA-PPAS 2027 pada tahapan berikutnya bersama komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tahapan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan memiliki urgensi, kemampuan pembiayaan dan manfaat yang jelas.
Sebab, APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja. Di balik setiap alokasi anggaran terdapat kepentingan masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, kualitas APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 nantinya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari ketepatan penggunaan serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Penulis: Zulkarnain BS