SIARAN PERS
Teguh Santosa: Pernyataan Prabowo Soal Nuklir Iran Merupakan Analisis Hipotetikal, Bukan Klaim Faktual
JAKARTA, SDICTV.ID – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa polemik yang berkembang mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait senjata nuklir Iran telah bergeser jauh dari konteks yang sebenarnya.
Menurut Teguh, pernyataan Presiden Prabowo yang disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara pada Jumat, 31 Juli 2026, merupakan bagian dari analisis geopolitik yang menggambarkan berbagai kemungkinan atau skenario hipotetikal dalam dinamika politik internasional.
"Setelah menyimak secara utuh penyampaian Presiden Prabowo, saya tidak menemukan satu pun kalimat yang menyatakan atau menyiratkan bahwa Iran secara definitif telah memiliki senjata nuklir," ujar Teguh dari Bandung, Rabu (5/8/2026).
Ia menjelaskan, respons negara-negara di kawasan Timur Tengah yang disampaikan Presiden merupakan ilustrasi situasi hipotetikal yang lazim digunakan dalam pendekatan Game Theory, yakni metode analisis yang kerap dipakai untuk memprediksi berbagai kemungkinan dalam hubungan internasional dan pengambilan kebijakan strategis.
"Apa yang disampaikan Presiden Prabowo murni merupakan analisis terhadap kemungkinan yang dapat terjadi di tengah dinamika geopolitik global yang berkembang sangat cepat," katanya.
Selain menjabat sebagai Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa juga dikenal sebagai pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Geopolitik GREAT Institute. Ia telah menulis sejumlah buku bertema politik global, di antaranya Di Tepi Amu Darya, Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik, Buldozer dari Palestina, Di Tepi Sungai Efrat, hingga Reunifikasi Korea: Game Theory yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran.
Teguh menegaskan, pembahasan Presiden Prabowo mengarah pada skenario terburuk apabila terjadi perlombaan senjata nuklir di suatu kawasan. Analisis semacam itu, menurutnya, merupakan praktik yang lazim dilakukan para pemimpin negara untuk mengukur kesiapan menghadapi berbagai risiko geopolitik, bukan sebagai tuduhan faktual terhadap negara tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam berbagai kesempatan dirinya telah menyampaikan pandangan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan fatwa Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, yang menilai senjata nuklir bertentangan dengan prinsip-prinsip perang dalam ajaran Islam.
"Senjata nuklir bersifat tidak diskriminatif karena dapat menghancurkan siapa saja, termasuk masyarakat sipil dan lingkungan hidup. Hal itu bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam yang hanya memperbolehkan tindakan terhadap pihak kombatan," jelasnya.
Dikaitkan dengan "Ghost Fleet"
Teguh kemudian membandingkan polemik tersebut dengan pernyataan Prabowo pada tahun 2018 yang mengutip novel Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya P.W. Singer dan August Cole.
Menurutnya, novel tersebut merupakan karya fiksi strategis yang memuat berbagai skenario hipotetikal mengenai kemungkinan konflik antarnegara besar, termasuk berbagai kemungkinan perubahan geopolitik dunia.
"Berbagai skenario seperti kehancuran sebuah negara atau lahirnya negara baru merupakan bagian dari kajian strategis yang lazim dibahas oleh akademisi, lembaga think tank, maupun para analis hubungan internasional," ujarnya.
Ia menilai penggunaan skenario terburuk dalam literatur maupun diskursus geopolitik bertujuan membangun kewaspadaan nasional agar setiap negara mampu mengantisipasi berbagai ancaman terhadap kedaulatannya.
Ajak Pers Utamakan Akurasi dan Konteks
Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga mengimbau insan pers agar lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pernyataan pejabat negara.
Menurutnya, pemotongan pernyataan tanpa menyajikan konteks secara utuh dapat menyesatkan opini publik serta berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat.
Sebagai organisasi perusahaan pers, JMSI, lanjutnya, terus mendorong lahirnya ekosistem pemberitaan yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme profesional, yakni akurat, berimbang, berbasis fakta, serta mengedepankan verifikasi terhadap setiap informasi.
Di akhir pernyataannya, Teguh mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo secara objektif, menyeluruh, dan tidak terjebak pada potongan informasi yang berpotensi menimbulkan disinformasi.
(Redaksi/SDICTV.ID)