Langsung ke konten utama

S D I C T V

Cari Blog Ini

WELCOME to S D I C TV

TV
INTAGRAM
TIK TOK
SNACK VIDEO
Facebook
BERIKLAN
SANGSI PEJABAT
UU LIMBAH
UU PERTANAHAN
UU PERLINDUNGAN ANAK
UU MIGAS
SEJARAH PT.SDICTV
KODE ETIK
PEDOMAN MEDIA CYBER
U U PERS NO 1999
PASAL UU
UNDANG UNDANG PERS
KEBIJAKAN PRIVASI
KEBIJAKAN WEBSITE BERITA
KEBIJAKAN PRIVASI
BOX REDAKSI
FACEBOOK 2
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)

Menampilkan postingan dari Juli 15, 2026

Postingan

Bupati Batu Bara Resmi Buka TMMD ke-129 Kodim 0208/Asahan, Perkuat Sinergi TNI dan Pemerintah dalam Membangun Desa

pada tanggal Juli 15, 2026

DAERAH MASYARAKAT PEMERINTAHAN PERS POLRI SOSIAL TNI

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat Bangun Desa ,Bupati Batu Bara Resmi Buka TMMD ke-129

pada tanggal Juli 15, 2026

BUDAYA EKONOMI PEMERINTAHAN POLRI TNI

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Perkuat Akuntabilitas Penyaluran Bansos, Dinsos PPPA Batu Bara Terapkan Program Pemasangan Stiker KPM

pada tanggal Juli 15, 2026

daerah ekonomi pemerintahan Ragam sosial

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dinsos PPPA Batu Bara Implementasikan Program Pemasangan Stiker KPM untuk Perkuat Transparansi dan Akurasi Data Bansos

pada tanggal Juli 15, 2026

bidaya daerah masyarakat Pemerintahan polri Ragam sosial tni

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pemkab Batu Bara Perkuat Tata Kelola Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Program Pemasangan Stiker Keluarga Penerima Manfaat

pada tanggal Juli 15, 2026

budaya daerah masyarakat pemerintahan polei ragam sosial tni

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Perkuat Transparansi dan Ketepatan Sasaran, Dinsos PPPA Batu Bara Mulai Pemasangan sticker dirumah penerima bantuan

pada tanggal Juli 15, 2026

daerah masyarakat pemerintah pendidikan sosial

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pemkab Batu Bara Optimalkan Pengawasan Bansos, Dinsos PPPA Distribusikan Stiker untuk KPM

pada tanggal Juli 15, 2026

DAERAH MASYARAKAT PEMERINTAHAN POLRI RAGAM SOSIAL TNI

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

mendistribusikan stiker khusus untuk dipasang di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.

pada tanggal Juli 15, 2026

daerah masyarakat Pemerintahan polri ragam sosial tni wilayah

+

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Postingan lainnya

DIRGAHAYU INDONESIAKU KE 81 SEMANGAT MERDEKA PERJUANGAN PARA PERS INDONESIA HANCURKAN KORUPSI,BASMI PENGHIANAT NEGARA

WAKTU PERS

Penayangan bulan lalu

SDICTV JMSI

SDICTV TAJAM TERPERCAYA

JMSI versi SDICTV

PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN RI

HUT RI KE 81

UNDANG UNDANG PENTING YANG HARUS DI INGAT DAN DI TERAPKAN

U U TENTANG MIGAS

U U TENTANG LIMBAH

U U TENTANG PERTANAHAN

U U PERLINDUNGAN ANAK

PEJABAT BERI SUAP

* KISAH PT.SURYA DARMA INDAH TV (SDICTV) *

KISAH PT SURYA DARMA INDAH TV

PT. SURYA DARMA INDAH TV

ALAMAT PT SURYA DARMA INDAH TV

Arsip

Jul 2010
Jul 215
Jul 227
Jul 237
Jul 259
Jul 266
Jul 271
Jul 287
Jul 297
Jul 302

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Label

ADAT3
agama21
Agama29
AGAMA28
apemerintahan /Sosial7
BATU BARA5
BBM1
BENCANA2
BENCANA BANJIR MASYARAKAT2
bidaya1

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Laporkan Penyalahgunaan

TENTANG KAMI

PEDOMAN MEDIA CYBERI

KEBIJAKAN PRIVASI

UNDANG UNDANG PERS

BUKU PASAL PASAL

Social Footer

facebook
twitter
whatsapp
INSTAGRAM
youtube
SNACK VIDEO SDICTV

MEDIA TERNAMA DAN TERPERCAYA

Link List

Home
Hukum
Politik
Pemerintahan
Daerah
Budaya
Ekonomi
Kriminal
Sosial
Pendidikan
Nasional
Umum
Polri TNI
Kesehatan
Pembangunan
Pariwisata
Agama

Breaking News

PELANTIKAN JMSI BATU BARA

MELINDUNGI PIMPINAN AKIBAT MASALAH KORUPSI BISA KENA PASAL UNDANG UNDANG YANG BERLAKU

🔹 Pasal 221 KUHP Isi pokok: Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau membantu supaya orang tersebut terhindar dari penyelidikan atau penangkapan. Ancaman: Pidana penjara paling lama 9 bulan. 👉 Cocok jika bawahan ikut “mengamankan” pimpinan agar tidak diperiksa atau dimintai keterangan. 🔹 Pasal 222 KUHP Isi pokok: Barang siapa dengan sengaja memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan, baik saat kejahatan terjadi maupun setelahnya. Ancaman: Pidana penjara paling lama 6 tahun. 👉 Bisa dikenakan jika perlindungan itu termasuk membantu menghindari proses hukum. 🔹 Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) Isi pokok: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi. Ancaman: Pidana penjara 3–12 tahun + denda. 👉 Ini yang paling kuat jika konteksnya benar-benar kasus korupsi. 🔹 Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Isi pokok: Setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Ancaman: Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sampai Rp500 juta. 👉 Relevan jika bawahan menghalangi wartawan melakukan wawancara. ⚖️ Kesimpulan Jika bawahan: Menghalangi wartawan ➝ bisa kena UU Pers Melindungi agar tidak diproses hukum ➝ bisa kena Pasal 221 / 222 KUHP Menghambat penyidikan korupsi ➝ bisa kena UU Tipikor (paling berat)

PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2 – Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Perbuatan: Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pidana: Penjara: Minimal 4 tahun – Maksimal 20 tahun / seumur hidup Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 Pasal 3 – Penyalahgunaan Jabatan Perbuatan: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan negara. Pidana: Penjara: Minimal 1 tahun – Maksimal 20 tahun Denda: Rp150.000.000 – Rp750.000.000 Pasal 12B – Gratifikasi (Suap Terselubung) Perbuatan: Menerima hadiah/uang/fasilitas (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas. Pidana: Penjara: Minimal 4 tahun – Maksimal 20 tahun / seumur hidup Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 Pasal 5 & 11 – Suap Menyuap Perbuatan: Memberi atau menerima suap kepada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan/jabatan. Pidana: Penjara: 1 tahun – 5 tahun Denda: Rp50.000.000 – Rp250.000.000 Ketentuan Tambahan (Pasal 18) Wajib membayar uang pengganti sebesar kerugian negara Jika tidak dibayar → harta disita atau diganti dengan pidana tambahan (penjara)

KEBEBASAN PERS DI LINDUNGI OLEH UNDANG UNDANG

"📌 Penjelasan Pasal Terkait Pasal 4 ayat (2): Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran Pasal 4 ayat (3): Pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi ⚖️ Ancaman Pidana 👉 Masih di Pasal 18 ayat (1): Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)"

Hukum

DILARANG GALIAN C ILEGAL

STOP GALIAN C ILEGAL! PIDANA DAN DENDA BAGI PELAKU GALIAN C TANPA IZIN Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dikenakan: ✅ Pidana Penjara ✅ Denda Miliaran Rupiah ✅ Penyitaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional ✅ Penutupan Lokasi Tambang Ilegal APARAT ATAU PEJABAT YANG MELINDUNGI TAMBANG ILEGAL Aparat, oknum pejabat, atau pihak mana pun yang terbukti membekingi, melindungi, atau menerima keuntungan dari aktivitas tambang ilegal dapat dikenakan: ✅ Proses Pidana Sesuai Peraturan Perundang-Undangan ✅ Sanksi Disiplin Berat ✅ Pemberhentian atau Pencopotan Jabatan ✅ Denda dan Kurungan Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku SELAMATKAN LINGKUNGAN DAN ASET NEGARA TOLAK GALIAN C TANPA IZIN! HENTIKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN! TEGAKKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU! "Tidak Ada Tempat Bagi Pelaku dan Pelindung Tambang Ilegal"

Ekonomi

MENJELANG PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Baru Rilis

BERITA HANGAT

Hukum

Budaya

S D I C T V

sosial media

URL-FACEBOOK-PROFILE" class="sos1" rel="nofollow" target="_blank" title="Like us on Facebook">Icon URL-GOOGLE PLUS-PROFILE" class="sos2" rel="author" target="_blank" title="Follow us on Google+">Icon URL-TWITTER-PROFILE" class="sos3" rel="nofollow" target="_blank" title="Follow us on Twitter">Icon URL-RSS-FEED" class="sos4" rel="nofollow" target="_blank" title="Grab Our Rss Feed ">Icon

[Get This Icon]

Umum

Kriminal

Popular Posts

Labels

ADAT3
agama21
Agama29
AGAMA28
apemerintahan /Sosial7
BATU BARA5
BBM1
BENCANA2
BENCANA BANJIR MASYARAKAT2
bidaya1

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Agama

Ekonomi

YOUTUBE SDICTV

Kasus yang lagi viral
KASUS NARKOBA
Beras bantuan berkutu dan berjamur di desa paya lombang
KENAPA TIDAK BERANI MENEMUI AWAK MEDIA
PARA WARTAWAN INGIN MEWAWANCARAI DINAS TERKAIT MENGHILANG

Diterbit Oleh

PT. SURYA DARMA INDAH DEWAN PERS NOMOR ID: 34902.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Terbaru

ADAT
agama
Agama
AGAMA
apemerintahan /Sosial
BATU BARA
BBM
BENCANA
BENCANA BANJIR MASYARAKAT
bidaya

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

NOMOR REKENING SDICTV

BANK SUMUT SAMRI SINAGA 1219051904660002

* TENTANG KAMI *

PEDOMAN MEDIA SYBER

PASAL TENTANG BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN

SOROTAN PUBLIK PENYALURAN BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN DAPAT DIPIDANA! DASAR HUKUM: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PASAL 2 AYAT (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara: ➡️ Pidana Penjara: Seumur hidup atau 4 – 20 tahun ➡️ Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 PASAL 3: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain dan merugikan negara: ➡️ Pidana Penjara: 1 – 20 tahun ➡️ Denda: Rp50.000.000 – Rp1.000.000.000 PENEGASAN: Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat termasuk TINDAK PIDANA KORUPSI apabila merugikan keuangan negara. AWASI! LAPORKAN! LAWAN KORUPSI!

Footer 3

Abouts Us
Contact Us
Provacy Policy
Term & Conditions
Faq

Translate

Beranda

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger

Gambar tema oleh PLAINVIEW

PT SURYA DARMA INDAH TV DEWAN PERS NOMOR ID: 34902.