S D I C T V

Postingan

MELINDUNGI PIMPINAN AKIBAT MASALAH KORUPSI BISA KENA PASAL UNDANG UNDANG YANG BERLAKU

🔹 Pasal 221 KUHP Isi pokok: Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau membantu supaya orang tersebut terhindar dari penyelidikan atau penangkapan. Ancaman: Pidana penjara paling lama 9 bulan. 👉 Cocok jika bawahan ikut “mengamankan” pimpinan agar tidak diperiksa atau dimintai keterangan. 🔹 Pasal 222 KUHP Isi pokok: Barang siapa dengan sengaja memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan, baik saat kejahatan terjadi maupun setelahnya. Ancaman: Pidana penjara paling lama 6 tahun. 👉 Bisa dikenakan jika perlindungan itu termasuk membantu menghindari proses hukum. 🔹 Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) Isi pokok: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi. Ancaman: Pidana penjara 3–12 tahun + denda. 👉 Ini yang paling kuat jika konteksnya benar-benar kasus korupsi. 🔹 Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Isi pokok: Setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Ancaman: Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sampai Rp500 juta. 👉 Relevan jika bawahan menghalangi wartawan melakukan wawancara. ⚖️ Kesimpulan Jika bawahan: Menghalangi wartawan ➝ bisa kena UU Pers Melindungi agar tidak diproses hukum ➝ bisa kena Pasal 221 / 222 KUHP Menghambat penyidikan korupsi ➝ bisa kena UU Tipikor (paling berat)

PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2 – Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Perbuatan: Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pidana: Penjara: Minimal 4 tahun – Maksimal 20 tahun / seumur hidup Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 Pasal 3 – Penyalahgunaan Jabatan Perbuatan: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan negara. Pidana: Penjara: Minimal 1 tahun – Maksimal 20 tahun Denda: Rp150.000.000 – Rp750.000.000 Pasal 12B – Gratifikasi (Suap Terselubung) Perbuatan: Menerima hadiah/uang/fasilitas (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas. Pidana: Penjara: Minimal 4 tahun – Maksimal 20 tahun / seumur hidup Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 Pasal 5 & 11 – Suap Menyuap Perbuatan: Memberi atau menerima suap kepada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan/jabatan. Pidana: Penjara: 1 tahun – 5 tahun Denda: Rp50.000.000 – Rp250.000.000 Ketentuan Tambahan (Pasal 18) Wajib membayar uang pengganti sebesar kerugian negara Jika tidak dibayar → harta disita atau diganti dengan pidana tambahan (penjara)

DILARANG GALIAN C ILEGAL

STOP GALIAN C ILEGAL! PIDANA DAN DENDA BAGI PELAKU GALIAN C TANPA IZIN Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dikenakan: ✅ Pidana Penjara ✅ Denda Miliaran Rupiah ✅ Penyitaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional ✅ Penutupan Lokasi Tambang Ilegal APARAT ATAU PEJABAT YANG MELINDUNGI TAMBANG ILEGAL Aparat, oknum pejabat, atau pihak mana pun yang terbukti membekingi, melindungi, atau menerima keuntungan dari aktivitas tambang ilegal dapat dikenakan: ✅ Proses Pidana Sesuai Peraturan Perundang-Undangan ✅ Sanksi Disiplin Berat ✅ Pemberhentian atau Pencopotan Jabatan ✅ Denda dan Kurungan Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku SELAMATKAN LINGKUNGAN DAN ASET NEGARA TOLAK GALIAN C TANPA IZIN! HENTIKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN! TEGAKKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU! "Tidak Ada Tempat Bagi Pelaku dan Pelindung Tambang Ilegal"

PASAL TENTANG BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN

SOROTAN PUBLIK PENYALURAN BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN DAPAT DIPIDANA! DASAR HUKUM: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PASAL 2 AYAT (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara: ➡️ Pidana Penjara: Seumur hidup atau 4 – 20 tahun ➡️ Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 PASAL 3: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain dan merugikan negara: ➡️ Pidana Penjara: 1 – 20 tahun ➡️ Denda: Rp50.000.000 – Rp1.000.000.000 PENEGASAN: Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat termasuk TINDAK PIDANA KORUPSI apabila merugikan keuangan negara. AWASI! LAPORKAN! LAWAN KORUPSI!

S D I C T V

Cari Blog Ini

Postingan

JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Dukung Kota Medan Jadi Tuan Rumah Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026

10 Provinsi Ambil Bagian dalam Sumut National Taekwondo Championship 2026

Meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui berbagai program rehabilitasi sosial

Pemkab Batu Bara Salurkan Berbagai Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2026

kegiatan penyaluran bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas

Dinsos P3A Batu Bara Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Tongkat bagi Penyandang Disabilitas

WAKIL BUPATI BATU BARA SAMPAIKAN NOTA RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Wabup Batu Bara Sampaikan Nota Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Kembali Raih Opini WTP

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, LKPD Kembali Raih Opini WTP

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Nota Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

490 Keluarga Prasejahtera di Desa Mangkai Lama Terima Bantuan Sembako

MAVI Korwil Sumut Bubarkan Panitia Kejuaraan Bola Voli U-15 Sumut 2026

Selamat Hari Ulang Tahun ke-76 Kodam I/Bukit Barisan