S D I C T V

Postingan

MELINDUNGI PIMPINAN AKIBAT MASALAH KORUPSI BISA KENA PASAL UNDANG UNDANG YANG BERLAKU

🔹 Pasal 221 KUHP Isi pokok: Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau membantu supaya orang tersebut terhindar dari penyelidikan atau penangkapan. Ancaman: Pidana penjara paling lama 9 bulan. 👉 Cocok jika bawahan ikut “mengamankan” pimpinan agar tidak diperiksa atau dimintai keterangan. 🔹 Pasal 222 KUHP Isi pokok: Barang siapa dengan sengaja memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan, baik saat kejahatan terjadi maupun setelahnya. Ancaman: Pidana penjara paling lama 6 tahun. 👉 Bisa dikenakan jika perlindungan itu termasuk membantu menghindari proses hukum. 🔹 Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) Isi pokok: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi. Ancaman: Pidana penjara 3–12 tahun + denda. 👉 Ini yang paling kuat jika konteksnya benar-benar kasus korupsi. 🔹 Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Isi pokok: Setiap orang yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Ancaman: Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sampai Rp500 juta. 👉 Relevan jika bawahan menghalangi wartawan melakukan wawancara. ⚖️ Kesimpulan Jika bawahan: Menghalangi wartawan ➝ bisa kena UU Pers Melindungi agar tidak diproses hukum ➝ bisa kena Pasal 221 / 222 KUHP Menghambat penyidikan korupsi ➝ bisa kena UU Tipikor (paling berat)

PASAL TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2 – Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Perbuatan: Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pidana: Penjara: Minimal 4 tahun – Maksimal 20 tahun / seumur hidup Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 Pasal 3 – Penyalahgunaan Jabatan Perbuatan: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan negara. Pidana: Penjara: Minimal 1 tahun – Maksimal 20 tahun Denda: Rp150.000.000 – Rp750.000.000 Pasal 12B – Gratifikasi (Suap Terselubung) Perbuatan: Menerima hadiah/uang/fasilitas (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas. Pidana: Penjara: Minimal 4 tahun – Maksimal 20 tahun / seumur hidup Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 Pasal 5 & 11 – Suap Menyuap Perbuatan: Memberi atau menerima suap kepada pegawai negeri/penyelenggara negara untuk mempengaruhi keputusan/jabatan. Pidana: Penjara: 1 tahun – 5 tahun Denda: Rp50.000.000 – Rp250.000.000 Ketentuan Tambahan (Pasal 18) Wajib membayar uang pengganti sebesar kerugian negara Jika tidak dibayar → harta disita atau diganti dengan pidana tambahan (penjara)

DILARANG GALIAN C ILEGAL

STOP GALIAN C ILEGAL! PIDANA DAN DENDA BAGI PELAKU GALIAN C TANPA IZIN Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dikenakan: ✅ Pidana Penjara ✅ Denda Miliaran Rupiah ✅ Penyitaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional ✅ Penutupan Lokasi Tambang Ilegal APARAT ATAU PEJABAT YANG MELINDUNGI TAMBANG ILEGAL Aparat, oknum pejabat, atau pihak mana pun yang terbukti membekingi, melindungi, atau menerima keuntungan dari aktivitas tambang ilegal dapat dikenakan: ✅ Proses Pidana Sesuai Peraturan Perundang-Undangan ✅ Sanksi Disiplin Berat ✅ Pemberhentian atau Pencopotan Jabatan ✅ Denda dan Kurungan Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku SELAMATKAN LINGKUNGAN DAN ASET NEGARA TOLAK GALIAN C TANPA IZIN! HENTIKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN! TEGAKKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU! "Tidak Ada Tempat Bagi Pelaku dan Pelindung Tambang Ilegal"

PASAL TENTANG BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN

SOROTAN PUBLIK PENYALURAN BANTUAN TIDAK TEPAT SASARAN DAPAT DIPIDANA! DASAR HUKUM: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PASAL 2 AYAT (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara: ➡️ Pidana Penjara: Seumur hidup atau 4 – 20 tahun ➡️ Denda: Rp200.000.000 – Rp1.000.000.000 PASAL 3: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain dan merugikan negara: ➡️ Pidana Penjara: 1 – 20 tahun ➡️ Denda: Rp50.000.000 – Rp1.000.000.000 PENEGASAN: Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat termasuk TINDAK PIDANA KORUPSI apabila merugikan keuangan negara. AWASI! LAPORKAN! LAWAN KORUPSI!

S D I C T V

Cari Blog Ini

Postingan

Persiapan Penilaian PEKPPP Nasional dan Penilaian Maladministrasi Ombudsman RI Dimatangkan.

Fathin Wakili Sumatera Utara di Jambore Nasional XII, Wali Kota Tebing Tinggi Sampaikan Apresiasi

Jalan Lintas Nasional Palembang–Jambi di Bayung Lencir Belum Diaspal, Warga Keluhkan Debu dan Minta Pengerjaan Dipercepat

Peletakan Batu Pertama Masjid Janatul Firdaus, Bupati Sergai Ajak Masyarakat Perkuat Budaya Infak dan Gotong Royong

Bupati Sergai Lepas 300 Mahasiswa KKN UNIVA Medan, Dorong Jadi Agen Perubahan di Tengah Masyarakat

Polres Pematangsiantar Intensifkan Blue Light Patrol, Antisipasi Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas.

Truk Diduga Bermuatan Kayu dan Rokok Ilegal Diamankan di Pematangsiantar, Polisi Belum Berikan Keterangan Resmi.

Police Go To School, Kapolsek Medang Deras Tanamkan Kesadaran Hukum dan Bahaya Narkoba kepada Pelajar

Satresnarkoba Polres Batu Bara Bongkar Peredaran Sabu di Nibung Hangus, Seorang Perempuan Ditangkap Bersama 15 Paket Sabu

Reses Diduga Tak Pernah Digelar, Sekretaris BPD Minta Penyidikan

Nama Anggota DPRD Terseret Dugaan Reses Fiktif, Publik Pertanyakan Integritas

Dugaan Reses Fiktif DPRD Batu Bara Disorot, APH Didesak Bertindak.

Dugaan Reses Fiktif DPRD Batu Bara Disorot, APH dan Badan Kehormatan Diminta Bertindak